100415-opening-sby-president
SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA PERESMIAN PEMBUKAAN
ASIA PACIFIC MINISTERIAL CONFERENCE (APMC) ON
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 2010
Jakarta, 15 April 2010
Bismillahirrahmanir rahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati, Dr. Noeleen Heyzer, Wakil Sekretaris Jenderal PBB/ Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP).Yang saya hormati para Menteri serta para Pimpinan Delegasi dari negara-negara sahabat. Para peserta konferensi dan hadirin sekalian yang saya hormati, Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini, kita dapat menghadiri pembukaan Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnership for Infrastructure Development 2010, yang dirangkaikan dengan kegiatan pameran dan konferensi Infrastructure Asia 2010.
Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat mengikuti konferensi kepada para peserta konferensi, baik yang datang dari seluruh tanah air maupun dari negara-negara sahabat. Kita berharap, semoga konferensi ini dapat menghasilkan berbagai kesepakatan dan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam pembangunan, utamanya di bidang infrastruktur.
Saudara-saudara,
Konferensi tingkat Menteri Asia Pasifik ini, pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk menindaklanjuti “Deklarasi Seoul” yang dihasilkan pada konferensi para Menteri di lingkungan UNESCAP tahun 2007, di Seoul, Korea Selatan. Pada konferensi ini kita ingin melanjutkan pembahasan yang lebih spesifik dan lebih komprehensif, khususnya mengenai penerapan dan implementasi dari Deklarasi Seoul yang telah kita sepakati.
Kita juga ingin menindaklanjuti Resolusi UNESCAP Nomor 64/4 tahun 2008, tentang pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik. Ini sangat penting kita wujudkan, agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik dapat berjalan dengan lebih baik.
Melalui konferensi ini pula, kita ingin meningkatkan kerjasama yang konstruktif untuk menyempurnakan Deklarasi Seoul. Oleh karena itu, saya menyambut gembira rencana adanya “Deklarasi Jakarta”, sebagai bukti kongkret hasil capaian konferensi ini. “Deklarasi Jakarta”, yang merupakan kelanjutan dari “Deklarasi Seoul”, merupakan sebuah skim atau bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta di negara-negara Asia Pasifik.
Deklarasi ini diharapkan benar-benar dapat menyukseskan pembangunan, sekaligus memberikan manfaat bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia Pasifik. Saya juga menyambut baik penyelenggaraan pameran dan konferensi Infrastructure Asia 2010. Tema yang diangkat pada acara itu, yakni “Menyingkirkan rintangan-rintangan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam pembangunan infrastruktur (Breaking down the barriers to public private partnership in infrastructure development)”.
Tema ini saya nilai tepat, strategis, dan relevan bagi peningkatan pembangunan infrastruktur, utamanya bagi negara-negara di Asia-Pasifik. Dengan semangat tema ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk berbagi informasi dan pengalaman yang terkait dengan arah, kebijakan, perencanaan, pendanaan, berikut hambatan-hambatan yang dihadapi, dalam pembangunan infrastruktur di negara masing-masing.
Mari kita berbagi pula (sharing) atas sejumlah contoh sukses dari program pembangunan infrastruktur, utamanya yang berbasiskan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, di antara sesama anggota United Nation Economics and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP).
Para peserta konferensi yang saya hormati,
Indonesia sebagai sebuah negara yang dinamis, terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur di Indonesia---dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan sangat berarti. Dapat saya kemukakan beberapa contoh nyata.
Dalam kurun waktu 2004-2009, Jalan-jalan nasional telah bertambah ribuan kilometer, dari 343.000 km pada tahun 2004, menjadi 391.000 km pada tahun 2009.
Di kawasan perbatasan, telah dibangun jalan sepanjang 670,2 km. Sementara itu pembangunan jalan di pulau-pulau terdepan (terluar), telah dibangun sepanjang 571,8 km. Pembangunan infrastruktur transportasi ini, tidak hanya ditujukan untuk menghubungkan pabrik dengan pasar, tetapi juga untuk membawa dokter dan guru ke seluruh pelosok Indonesia. Dokter dan guru-guru itu bertugas memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Ini contoh nyata, bahwa infrastruktur berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di bidang infrastruktur komunikasi, jaringan telepon yang pada tahun 2004 baru 7,8 juta sambungan, kini telah meningkat menjadi 30 juta sambungan. Jumlah sambungan telepon seluler, meningkat dari 12 juta sambungan menjadi 140 juta sambungan. Jumlah pengguna
internet juga meningkat pesat, dari 8 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 30 juta jiwa pada tahun ini.
Di bidang infrastruktur perumahan, puluhan ribu rumah baru layak huni, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), serta rumah susun sederhana milik (rusunami), telah dibangun melalui kerjasama yang baik dengan pihak swasta. Sarana air minum telah tersedia untuk melayani 11,07 juta jiwa. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah telah tersebar di 280 kabupaten/kota. Dan pengembangan pengelolaan persampahan, telah tersedia di 360 kabupaten/kota. Di bidang energi, rasio elektrifikasi telah tercapai sebesar 65,1 persen. Listrik di setiap kecamatan perbatasan, juga telah tersedia.
Salah satu contoh lain dari pembangunan infrastruktur yang prestisius dan monumental, adalah pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jembatan yang membentang sepanjang 5.438 meter itu, menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah, kami akan mewujudkan rencana pengembangan jaringan koneksi infrastruktur antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Pemerintah telah menyiapkan jaringan infrastruktur jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pembangunan jembatan ini, terintegrasi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.
Jembatan Selat Sunda, selain menghubungkan dua pulau besar dengan total populasi penduduk terbesar di Indonesia, juga dapat meningkatkan konektivitas sesama negara di Asia. Pembangunan jembatan itu, akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi bersama di Asia. Mengingat pentingnya partisipasi pihak swasta dalam proyek jembatan ini, pemerintah Indonesia telah menawarkan proyek pembangunannya pada buku Public Private Partnership: Infrastructure Projects in Indonesia 2010-2014.
Saudara-saudara,
Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia menempuh pola “dua jalur kebijakan”, double track policy. Pola yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir ini, terbukti telah berhasil memfasilitasi akselerasi pembangunan infrastruktur, dan terbukti pula telah mempermudah jalinan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta.
Melalui pola itu, pada jalur pertama, pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan jalur kedua, pemerintah mengundang pihak swasta untuk bermitra dalam pembangunan infrastruktur. Melalui kedua jalur itu, pembangunan infrastruktur Indonesia di arahkan untuk memperkuat konektivitas domestik, termasuk di wilayah kepulauan. Pelaksanaan progam dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyelesaian konstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan, utamanya di jalan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, sepanjang total 19.370 km pada 2014.
Selain itu, pemerintah Indonesia akan melanjutkan pula pembangunan perumahan, irigasi, komunikasi, energi, dan rehabilitasi infrastruktur di daerah-daerah yang tertimpa bencana.
Semuanya itu, sebagaimana saya katakan di awal sambutan ini, semata-mata di samping untuk menggerakkan perekonomian juga memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dari apa yang telah saya kemukakan, untuk meningkatkan investasi bagi pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah komprehensif guna menciptakan iklim investasi yang makin baik. Saya senantiasa mendukung keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat, adil, dan mengacu pada kepentingan masyarakat. Berbagai produk kebijakan telah dibenahi, agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaan melalui pengerahan dana swasta.
Di awal tahun ini, saya telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 sebagai revisi dari kebijakan sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005, tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Melalui revisi yang dilakukan, saat ini kalangan badan usaha, telah diberikan kemudahan dan akses yang makin luas, untuk ikut berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur.
Pada revisi kebijakan itu, pemerintah telah menegaskan pembagian resiko pada pengelolaan penyediaan tanah untuk keperluan investasi, sesuai dengan standar internasional.
Untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan infrastruktur, pemerintah Indonesia telah membuat terobosan dengan membentuk dua badan usaha milik negara, yaitu PT Indonesia Infrastructure Facility dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kedua lembaga itu bertugas untuk memfasilitasi pembiayaan, yang dapat memastikan pemenuhan pembiayaan, financial disclosure sebelum mulainya konstruksi.
Selain itu, juga diberikan kemudahan investasi bidang infrastruktur melalui penetapan kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), yang terdiri dari Pusat KPS dan jejaring simpul KPS pada setiap instansi pemerintah terkait. Pusat dan jejaring simpul KPS dilengkapi dengan sumber daya manusia profesional, yang dapat memfasilitasi negosiasi secara efektif antara pemerintah dengan swasta, untuk terciptanya deal structure yang berkualitas dan saling menguntungkan.
Sejalan dengan itu, telah diterbitkan pula buku Public Private Partnership: Infrastructure Projects in Indonesia 2010-2014. Buku ini berisi rencana proyek investasi infrastruktur yang ditawarkan pemerintah Indonesia, kepada pihak swasta.
Khusus untuk keperluan penanaman modal atau investasi, pemerintah Indonesia memperluas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk penanaman modal, juga di buka di berbagai daerah. Promosi penanaman modal juga di tingkatkan melalui promosi sektoral terpadu dan terintegrasi baik di dalam dan luar negeri. Di samping itu terus juga ditingkatkan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk dapat melakukan dialog antarnegara yang lebih konstruktif dan saling pengertian. Dialog konstruktif pasti akan menciptakan terobosan dan inovasi guna meningkatkan sinergi antarnegara anggota UNESCAP.
Marilah kita, sekali lagi, mencermati isu-isu global dan regional terkini, yang dapat mempengaruhi dinamika dari pola kerjasama pemerintah dengan swasta pada pembangunan infrastruktur. Berikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan kerjasama pemerintah dengan swasta antar negara Asia Pasifik, dan penetapan skim pendanaan terbaik untuk pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik.
Akhirnya, dengan terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asia Pacific Ministrial Conference on Public Private Partnership for Infrastructure Development 2010, yang dirangkaian dengan Infrastructure Asia 2010 Conference and Exhibition saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.